mediasenter24.web.id | Jakarta Pusat, 20 Januari 2026 — Upaya memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan pertambangan rakyat terus dilakukan Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Indonesia (AMPETRA). Hal tersebut tercermin dalam pertemuan santai antara jajaran pimpinan DPP AMPETRA dan perwakilan Markas Besar TNI Angkatan Darat yang berlangsung di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP AMPETRA bersama Wakil Ketua Umum DPP Sakir DG Rappung berdialog langsung dengan Staf Khusus Mabes TNI AD, Kolonel TNI Mochamad Nurdin Rauf. Diskusi berlangsung dalam suasana informal namun membahas isu strategis terkait penataan aktivitas tambang tradisional di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu topik utama yang dibicarakan adalah peran aparat teritorial, khususnya Komandan Distrik Militer (Dandim), dalam mendukung pembinaan dan penertiban pertambangan rakyat agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. AMPETRA menilai keterlibatan unsur kewilayahan sangat penting untuk menjaga ketertiban serta mencegah konflik sosial di sekitar lokasi tambang.
Ketua Umum DPP AMPETRA, Bang Yus, menekankan bahwa penambang tradisional membutuhkan pendekatan pembinaan yang berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola yang baik hanya dapat terwujud melalui kerja sama antara masyarakat, organisasi, dan aparat negara.
“Pendampingan dan edukasi menjadi kunci agar pertambangan rakyat dapat berjalan legal, tertib, dan memberi manfaat bagi masyarakat serta negara,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Sakir menegaskan komitmen AMPETRA dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Presiden Republik Indonesia terkait penertiban tambang ilegal, peningkatan kesejahteraan masyarakat penambang, dan upaya pelestarian lingkungan pascatambang.
Menanggapi hal tersebut, Kolonel TNI Mochamad Nurdin Rauf menyambut positif langkah komunikasi yang dibangun AMPETRA. Ia menyampaikan bahwa pendekatan dialog dan sinergi lintas sektor dinilai efektif dalam menyikapi persoalan pertambangan tradisional, selama tetap mengedepankan aspek hukum dan keamanan.
“Pada prinsipnya, aparat teritorial siap berperan dalam pembinaan masyarakat apabila sejalan dengan aturan hukum dan kebijakan negara,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi terbangunnya kerja sama yang lebih erat antara AMPETRA dan TNI AD di tingkat daerah, guna mendukung agenda pemerintah serta mendorong pengelolaan pertambangan rakyat yang aman, tertib, dan berkeadilan.(red)
