Banten - mediasenter24.wab.id - Senator asal Banten Abdi Sumiathi menyoroti persoalan pendampingan jamaah haji perempuan. Isu tersebut disampaikan menyusul adanya kondisi jamaah perempuan yang harus melanjutkan perjalanan ibadah haji tanpa didampingi mahram dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di Senayan, Selasa (27/1/2026).
Abdi menjelaskan bahwa secara moral dan ajaran Islam, perempuan idealnya bepergian dengan pendamping mahram. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus calon jamaah perempuan yang awalnya didampingi mahram, tetapi harus melanjutkan perjalanan sendiri karena pendampingnya meninggal dunia atau mengalami kendala tertentu.
“Bagaimana kebijakan kementerian dalam menangani kondisi tersebut, khususnya bagi calon jamaah perempuan yang tidak lagi memiliki mahram pendamping,” ujar Abdi dalam rapat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa komposisi jamaah haji Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok rentan. Dari sekitar 170 ribu jamaah haji, sebanyak 33 ribu jamaah masuk kategori risiko tinggi (risti), sementara 56 persen jamaah merupakan perempuan.
“Kondisi ini menuntut kesiapan pendamping petugas haji yang benar-benar kuat, solid, dan memiliki daya tahan tinggi. Maka dari itu melalui pelatihan semi-militer kami optimis mudah-mudahan petugas ini bisa bertugas lebih baik lagi, ” ujar Dahnil.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pembenahan tata kelola haji, termasuk pembagian kuota nasional, menjadi prioritas pemerintah. Ia menyebut sistem pembagian kuota pada periode sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kerap mendapat catatan dari BPK.
“Prinsip kami adalah mengembalikan seluruh proses penyelenggaraan haji agar sesuai dengan ketentuan undang-undang,” pungkasnya.
(Red.)
