Banten – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Pemerintah Daerah Khusus Jakarta resmi memperkuat sinergi pembangunan transportasi massal terintegrasi di kawasan metropolitan. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman studi potensi MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, kolaborasi lintas daerah menjadi kunci untuk menjawab persoalan mobilitas jutaan warga Banten yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. Menurutnya, ketergantungan pada kendaraan pribadi perlu dikurangi melalui penyediaan transportasi publik yang nyaman, terjangkau, dan berkelanjutan.
“Sinergi ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang menghadirkan solusi mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Transportasi publik terintegrasi akan menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan sosial di kawasan Banten–Jakarta,” ujar Andra Soni.
Tahap Kajian 8–10 Bulan
Studi yang akan berlangsung selama 8 hingga 10 bulan ini mencakup aspek kelembagaan, keuangan, serta teknis trase. Hasil kajian diharapkan menjadi dasar kuat untuk merealisasikan pembangunan MRT hingga Balaraja, yang diyakini mampu:
Mengurangi kemacetan di jalur perbatasan Banten–Jakarta.
Mempermudah mobilitas komuter dari wilayah penyangga.
Mendorong peralihan masyarakat ke angkutan massal.
Dukungan TOD dan Skema Pembiayaan
Selain pemerintah daerah, pengembang kawasan juga dilibatkan untuk mendukung konsep Transit Oriented Development (TOD). Pendekatan ini diyakini dapat memperkuat skema pembiayaan proyek sekaligus menciptakan kawasan hunian dan bisnis yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Seruan untuk Warga
Pemprov Banten mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan transportasi publik terintegrasi sebagai bagian dari solusi mobilitas metropolitan. Informasi resmi mengenai perkembangan kajian MRT Banten–Jakarta akan disampaikan melalui kanal komunikasi Pemprov Banten.
(Red.)
